POLITIK kita hari-hari ini adalah politik muslihat yang amat memalukan. Praktik demokrasi dibajak kekuatan rakus kartel politik, dengan rupa-rupa tekanan, bahkan ancaman. Sangat sulit untuk tidak mengatakan ancaman Partai Golkar yang akan memacetkan pembahasan APBN 2011 sebagai praktik politik muslihat paling jorok.
Dengan posisi sebagai pemimpin Sekretariat Bersama Partai Koalisi, Golkar hendak menentukan segalanya. Secara terang-terangan, para politikus beringin mengancam membuat deadlock APBN 2011 jika pemerintah menolak usulan dana Rp15 miliar bagi setiap anggota DPR sebagai dana pembinaan daerah pemilihan (dapil). Jika usulan itu diterima, dana APBN akan tersedot Rp8,4 triliun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebagai wakil pemerintah sudah menolak usul yang digulirkan secara diam-diam dua pekan lalu itu. Sejumlah fraksi koalisi, seperti PKS, PAN, dan PKB, juga menolak usulan itu.
Alasannya jelas, dana pembinaan dapil menimbulkan kerancuan anggaran pemerintah. Setiap anggaran sudah disusun berdasarkan program yang ditetapkan pemerintah dan DPR. Di luar ketetapan itu, anggaran yang diusulkan sama dengan dana siluman yang mengesahkan muslihat perampokan uang negara.
Karena siluman, susah untuk dipertanggungjawabkan. Sikap ngotot Golkar agar dana pembinaan dapil diluluskan menunjukkan banyak agenda terselubung dalam partai yang dipimpin Aburizal Bakrie itu. Golkar sedang memupuk praktik nyata arogansi kekuasaan sekaligus pengkhianatan terhadap agregasi kepentingan rakyat.
Ucapan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang menyebutkan partai-partai koalisi sudah menyetujui usul itu, padahal nyatanya masih berbeda pendapat, merupakan bentuk nyata penunggangan sekber.
Beberapa kali dalam forum ini kita menyatakan sekber merupakan bahaya nyata bagi demokrasi. Politik ditentukan melalui konsensus sekelompok partai yang berkomplot membentuk kartel.
Celakanya, pelaksana kartel politik itu tidak steril dari masalah. Menjadi wajar jika publik khawatir akan terjadi politik transaksional melalui barter kasus.
Kini, bukan sekadar barter kasus yang dilakukan. Pemimpin kartel bahkan sedang mengaveling-ngaveling jatah anggaran laiknya para gangster yang membagi hasil jarahan. Jika demokrasi dikotori kerakusan dan nafsu brutal menguras anggaran, negeri ini menjadi tenggelam dalam gurita mafia politik yang amat jorok.
Karena itu, penolakan pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR atas usul gila itu merupakan keniscayaan. Akal sehat tidak boleh takluk oleh muslihat politikus murahan penggasak uang negara.
Karena itu, semua yang masih waras harus melawan sekuat tenaga untuk membatalkan perampokan uang negara atas nama dana pembinaan dapil itu. Tidak ada niat mulia sekecil apa pun yang bisa dijelaskan dari usul Golkar itu, kecuali itulah tabiat asli partai yang dibesarkan sebagai mesin kerakusan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar